HILANGNYA DOKUMEN TPF KEMATIAN MUNIR, MEMALUKAN NEGARA SEKALIGUS MENGHINA HARGA DIRI AKTIVIS HAM

JAKARTA, NTTONE.COM — Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dengan usulan beberapa pihak agar mengganti dokumen hasil Investigasi Tim Pencari Fakta/TPF kematian Munir yang tidak pernah diumumkan ke publik dan tidak tersimpan di Sekneg, cukup dengan meminta file yang masih dimiliki oleh mantan anggota TPF yang masih menyimpannya sebagai file milik pribadi. Karena bagaimanapun nilai dan status hukum dokumen hasil Investigasi TPF kematian Munir sebagai dokumen negara dengan dokumen fail pribadi milik mantan anggota TPF kematian Munir, jelas berbeda, baik dalam konteks Adminsitrasi Negara maupun dalam konteks Penegakan Hukum. Oleh karena itu Pencarian dokumen negara hasil investigasi  TPF kematian Munir,  harus dilakukan melalui sebuah mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI untuk mengetahui sebab-sebabnya mengapa dokumen negara yang sangat penting itu tidak pernah diumumkan ke publik oleh Presiden SBY dan mengapa tidak tersimpan di Sekneg sampai sekarang.

Sebagai dokumen negara hasil investigasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh negara, untuk mengungkap motif dan fakta-fakta tentang siapa-siapa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir,  maka hasil investigasi TPF kematian Munir itu seharusnya langsung diumumkan oleh Presiden SBY kepada publik dan diserahkan kepada instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum lebih lanjut. Namun yang terjadi justru hasil investigasi TPF kematian Munir tidak pernah diumumkan kepada publik dan tidak tersimpan sebagai dokumen negara di di Sekneg. Padahal dokumen hasil investigasi  TPF yang  akan mengungkap kebenaran tentang sebab-sebab kematian Munir dan siapa-siapa saja yang diduga sebagai pelaku dan aktor intelektualnya, maka dokumen TPF itu harus berada dalam perlindungan dengan keamanan tingkat tinggi, karena terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Inteligen Negara dll. sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembunuhan terhadap seorang tokoh aktivis HAM Indonesia  yang mendapat sorotan dunia internasional.

Karena itu apabila dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir tidak dimumkan bahkan sampai hilang, maka penyelesaiannya tidak boleh hanya sekedar mengganti dengan file prihadi milik anggota TPF kasus kematian Munir, melainkan harus melalui mekanisme hukum yaitu  Tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan secara pro-justisia, untuk mengetahui secara pasti, siapa yang menghilangkan, apa motif-motifnya, apakah hilang atau dihilangkan untuk melindungi orang-orang tertentu yang diduga sebagai pelaku-pelaku atau turut serta sebagai pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan terhadap Munir. Dari berbagai pemberitaan media, diperoleh fakta-fakta bahwa hasil investigasi TPF  kematian Munir telah diserahkan kepada Presiden SBY pada tahun 2005,  SBY tidak pernah mengumkan ke publik hasil temuan TPF hingga akhir masa jabatan dua periode,  Dokumen TPF kematian Munir tidak ditemukan di tempat penyimpan dokumen negara di Sekretariat Negara.

Harus Ada Tindakan Kepolisian :

Dari fakta-fakta diatas, maka POLRI perlu segera melakukan tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan terhadap siapa saja yang diduga sebagai pelaku penggelapan dokumen negara. Apakah hilangnya dokumen TPF kematian Munir adalah bagian dari upaya untuk mencoba melindungi secara melawan hukum orang-orang yang diduga sebagai pelaku atau turut serta sebagai pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Munir, yang belum diproses secara hukum hingga saat ini, semata-mata karena dokumen hasil investigasi TPF disembunyikan atau diduga dihilangkan dengan motif-motif tertentu.

Untuk sampai kepada menemukan siapa yang menyembunyikan atau sengaja menghilangkan dokumen TPF dimaksud dan apa motifnya, maka pilihannya adalah Tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan secara pro-justisia. POLRI harus  memanggil guna mendengarkan keterangan dari beberapa pihak antara lain mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi dan beberapa anggota TPF yang masih ada, guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi berupa “tidak diumumkan hasil investigasi TPF  ke publik” dan “hilangnya dokumen hasil Investigasi TPF kematian Munir” merupakan tindak pidana dan jika merupakan tindak pidana maka siapa pelaku-pelaku yang akan menjadi tersangkanya.

Oleh karena itu Presiden Jokowi dan Jaksa Agung RI tidak boleh bersikap lunak dan mau ambil gampangnya saja dengan meminta salinan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir yang masih disimpan sebagai file pribadi milik mantan anggota TPF. Alasannya selain karena file itu sebagai milik pribadi sehingga nilainya  bukan lagi sebagai dokumen negara, juga hilangnya dokumen negara yang sangat penting  menyangkut kasus pembunuhan seorang aktivis HAM yang diduga melibatkan oknum aparat Inteligen Negara harus ada yang bertanggung jawab. Ini sebagai sebuah peristiwa yang “sangat memalukan”, sebuah peristiwa yang menunjukan bahwa ternyata  kita pernah memiliki sebuah pemerintahan dengan tata kelola administrasi negara yang sangat buruk dengan  seorang Kepala Negara yang tidak cukup cermat, tidak cukup teliti bahkan tidak memiliki itikad baik.

Hasil persidangan Komisi Informasi Publik yang meminta Pemerintah mengumumkan dokumen temuan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir, merupakan pembuktian yang sempurna bahwa ketika negara ini dipimpin oleh Presiden SBY, sebuah dokumen negara yang merupakan hak publik untuk mengetahui, telah ditutup-tutupi secara melawan hukum oleh seorang Presiden dan juga tidak menyerahkan untuk disimpan oleh Mesesneg dalam sebuah arsip untuk dokumen negara dengan klasifikasi sebagai dokumen negara yang sangat penting. Publik justru mempertanyakan apakah dengan tidak diumumkan hasil investigasi TPF kematian Munir oleh Presiden SBY  ketika itu dan hilangnya atau tidak tersimpanya dokumen TPF kematian Munir di Sekneg, sebagai upaya untuk melindungi pelaku lain dalam kasus pembunuhan Munir.

Oleh: Petrus Selestinus, SH (Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

Oleh: Petrus Selestinus, SH (Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

 
Related Posts
KPK Sudah Berada di Kota Kupang, Jaksa dan Polisi Telusuri Beasiswa PIP
KUPANG, NTTONE.COM — Walikota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si, mengatakan, saat ini anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada di Kota Kupang. Dan yang menjadi priortitas pengawasan adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, ...
READ MORE
Inilah Kondisi Sel Khusus Ahok di Rutan Cipinang
CIPINANG, NTTONE.COM — Gubernur DKI Jakarta (Nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur. Dia ditahan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan ...
READ MORE
Kupang Rangking Pertama Kota Terkorupsi
KUPANG, NTTONE.COM — Wali kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Jefri Riwu Kore, mengatakan Kota Kupang menduduki peringkat pertama kota terkorupsi dari 50 kota di seluruh Indonesia. “Kota Kupang, rangking satu korupsi ...
READ MORE
Pasukan SAS Diselamatkan Seekor Anjing Saat Dikepung ISIS
BAGHDAD, NTTONE.COM — Seekor anjing jenis alsatian atau gembala jerman didaulat sebagai pahlawan setelah ikut menyelamatkan pasukan khusus Inggris SAS yang dikepung ISIS di Irak. Menurut sejumlah laporan, sebuah konvoi kendaraan ...
READ MORE
Siap Beri yang Terbaik Buat NTT
NTTONE.COM — Target di Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri tahun 2017 di Yogyakarta tentu seperti yang diinginkan para atlet lainnya. Tapi atlet tenis meja NTT, Litha Ndolu ingin memberikan yang terbaik. "Jika Tuhan ijinkan ...
READ MORE
KPU Kota Kupang Tambah 25 TPS untuk Pilkada Kota Kupang
KUPANG, NTTONE.COM — KPU Kota Kupang akan menambah jumlah TPS pada pilkada Kota Kupang ini sebanyak 25 TPS sehingga menjadi 660 TPS dibandingkan dengan TPS pada waktu pemilihan presiden (pilres). Namun jumlah ini ...
READ MORE
x-default
KUPANG, NTTONE.COM — General Manager PLN Wilayah NTT Richard Safkaur mengimbau warga mematikan listrik di rumah masing-masing selama satu jam sebagai bagian dari kampanye ‘Global Earth Hour’ Sabtu (19/3/2016). Adapun karyawan ...
READ MORE
PLN Buka Lowongan Kerja, Butuh 6800 Pegawai Lulusan SMA/SMK, D3, S1 dan S2, ini Syaratnya
JAKARTA, NTTONE.COM — PT PLN (Persero) membuka lowongan kerja besar-besaran bagi putra-putri Indonesia dengan jenjang pendidikan SMA/SMK. Rekrutmen Tingkat Pelaksana Tahap 1 Tahun 2017 ini ditujukan untuk program studi SMA IPA, ...
READ MORE
Nia Zulkarnaen: Kami Bertemu Banyak Orang Berprestasi di NTT
KUPANG, NTTONE.COM — Dalam perjalanan menjajaki wilayah NTT, Alenia's Journey bertemu dengan dokter gigi, ada petani yang mendapatkan penghargaan sebagai petani teladan, ada anak kecil dari Ende yang menjuarai piano di ...
READ MORE
Agustinus Tamo Mbapa
JAKARTA, NTTONE.COM – Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Demokrat bertekad meraih poin maksimal di Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kami tidak bisa mengatakan Demokrat akan menang di ...
READ MORE
KPK Sudah Berada di Kota Kupang, Jaksa dan
Inilah Kondisi Sel Khusus Ahok di Rutan Cipinang
Kupang Rangking Pertama Kota Terkorupsi
Pasukan SAS Diselamatkan Seekor Anjing Saat Dikepung ISIS
Siap Beri yang Terbaik Buat NTT
KPU Kota Kupang Tambah 25 TPS untuk Pilkada
Earth Hour, PLN NTT Himbau Warga Matikan Listrik
PLN Buka Lowongan Kerja, Butuh 6800 Pegawai Lulusan
Nia Zulkarnaen: Kami Bertemu Banyak Orang Berprestasi di
Partai Demokrat Bertekad Raih Poin Maksimal di Pilkada

© 2016, www.nttone.com. All rights reserved.

NTTOne.com (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G Plus (0)