HILANGNYA DOKUMEN TPF KEMATIAN MUNIR, MEMALUKAN NEGARA SEKALIGUS MENGHINA HARGA DIRI AKTIVIS HAM

JAKARTA, NTTONE.COM — Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dengan usulan beberapa pihak agar mengganti dokumen hasil Investigasi Tim Pencari Fakta/TPF kematian Munir yang tidak pernah diumumkan ke publik dan tidak tersimpan di Sekneg, cukup dengan meminta file yang masih dimiliki oleh mantan anggota TPF yang masih menyimpannya sebagai file milik pribadi. Karena bagaimanapun nilai dan status hukum dokumen hasil Investigasi TPF kematian Munir sebagai dokumen negara dengan dokumen fail pribadi milik mantan anggota TPF kematian Munir, jelas berbeda, baik dalam konteks Adminsitrasi Negara maupun dalam konteks Penegakan Hukum. Oleh karena itu Pencarian dokumen negara hasil investigasi  TPF kematian Munir,  harus dilakukan melalui sebuah mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI untuk mengetahui sebab-sebabnya mengapa dokumen negara yang sangat penting itu tidak pernah diumumkan ke publik oleh Presiden SBY dan mengapa tidak tersimpan di Sekneg sampai sekarang.

Sebagai dokumen negara hasil investigasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh negara, untuk mengungkap motif dan fakta-fakta tentang siapa-siapa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir,  maka hasil investigasi TPF kematian Munir itu seharusnya langsung diumumkan oleh Presiden SBY kepada publik dan diserahkan kepada instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum lebih lanjut. Namun yang terjadi justru hasil investigasi TPF kematian Munir tidak pernah diumumkan kepada publik dan tidak tersimpan sebagai dokumen negara di di Sekneg. Padahal dokumen hasil investigasi  TPF yang  akan mengungkap kebenaran tentang sebab-sebab kematian Munir dan siapa-siapa saja yang diduga sebagai pelaku dan aktor intelektualnya, maka dokumen TPF itu harus berada dalam perlindungan dengan keamanan tingkat tinggi, karena terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Inteligen Negara dll. sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembunuhan terhadap seorang tokoh aktivis HAM Indonesia  yang mendapat sorotan dunia internasional.

Karena itu apabila dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir tidak dimumkan bahkan sampai hilang, maka penyelesaiannya tidak boleh hanya sekedar mengganti dengan file prihadi milik anggota TPF kasus kematian Munir, melainkan harus melalui mekanisme hukum yaitu  Tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan secara pro-justisia, untuk mengetahui secara pasti, siapa yang menghilangkan, apa motif-motifnya, apakah hilang atau dihilangkan untuk melindungi orang-orang tertentu yang diduga sebagai pelaku-pelaku atau turut serta sebagai pelaku dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan terhadap Munir. Dari berbagai pemberitaan media, diperoleh fakta-fakta bahwa hasil investigasi TPF  kematian Munir telah diserahkan kepada Presiden SBY pada tahun 2005,  SBY tidak pernah mengumkan ke publik hasil temuan TPF hingga akhir masa jabatan dua periode,  Dokumen TPF kematian Munir tidak ditemukan di tempat penyimpan dokumen negara di Sekretariat Negara.

Harus Ada Tindakan Kepolisian :

Dari fakta-fakta diatas, maka POLRI perlu segera melakukan tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan terhadap siapa saja yang diduga sebagai pelaku penggelapan dokumen negara. Apakah hilangnya dokumen TPF kematian Munir adalah bagian dari upaya untuk mencoba melindungi secara melawan hukum orang-orang yang diduga sebagai pelaku atau turut serta sebagai pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Munir, yang belum diproses secara hukum hingga saat ini, semata-mata karena dokumen hasil investigasi TPF disembunyikan atau diduga dihilangkan dengan motif-motif tertentu.

Untuk sampai kepada menemukan siapa yang menyembunyikan atau sengaja menghilangkan dokumen TPF dimaksud dan apa motifnya, maka pilihannya adalah Tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan secara pro-justisia. POLRI harus  memanggil guna mendengarkan keterangan dari beberapa pihak antara lain mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi dan beberapa anggota TPF yang masih ada, guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi berupa “tidak diumumkan hasil investigasi TPF  ke publik” dan “hilangnya dokumen hasil Investigasi TPF kematian Munir” merupakan tindak pidana dan jika merupakan tindak pidana maka siapa pelaku-pelaku yang akan menjadi tersangkanya.

Oleh karena itu Presiden Jokowi dan Jaksa Agung RI tidak boleh bersikap lunak dan mau ambil gampangnya saja dengan meminta salinan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir yang masih disimpan sebagai file pribadi milik mantan anggota TPF. Alasannya selain karena file itu sebagai milik pribadi sehingga nilainya  bukan lagi sebagai dokumen negara, juga hilangnya dokumen negara yang sangat penting  menyangkut kasus pembunuhan seorang aktivis HAM yang diduga melibatkan oknum aparat Inteligen Negara harus ada yang bertanggung jawab. Ini sebagai sebuah peristiwa yang “sangat memalukan”, sebuah peristiwa yang menunjukan bahwa ternyata  kita pernah memiliki sebuah pemerintahan dengan tata kelola administrasi negara yang sangat buruk dengan  seorang Kepala Negara yang tidak cukup cermat, tidak cukup teliti bahkan tidak memiliki itikad baik.

Hasil persidangan Komisi Informasi Publik yang meminta Pemerintah mengumumkan dokumen temuan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir, merupakan pembuktian yang sempurna bahwa ketika negara ini dipimpin oleh Presiden SBY, sebuah dokumen negara yang merupakan hak publik untuk mengetahui, telah ditutup-tutupi secara melawan hukum oleh seorang Presiden dan juga tidak menyerahkan untuk disimpan oleh Mesesneg dalam sebuah arsip untuk dokumen negara dengan klasifikasi sebagai dokumen negara yang sangat penting. Publik justru mempertanyakan apakah dengan tidak diumumkan hasil investigasi TPF kematian Munir oleh Presiden SBY  ketika itu dan hilangnya atau tidak tersimpanya dokumen TPF kematian Munir di Sekneg, sebagai upaya untuk melindungi pelaku lain dalam kasus pembunuhan Munir.

Oleh: Petrus Selestinus, SH (Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

Oleh: Petrus Selestinus, SH (Koordinator TPDI & Advokat PERADI)

 
Related Posts
Direncanakan Jokowi Akan Disambut dengan Parade 1001 Ekor Kuda Sandelwood
WAINGAPU, NTTONE.COM — Parade 1001 Kuda Sandelwood dan Festival Tenun Ikat tetap akan dilaksanakan pada tahun 2018 ini, karena itu adalah branding pariwisata Kabupaten Sumba Timur dan kali ini direncanakan ...
READ MORE
Bupati/Walikota Tidak Boleh Mutasi Guru dan Kepsek SMA/SMK
KUPANG, NTTONE.COM — Bupati/walikota dalam masa transisi penerapan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. tidak boleh memutasikan kepala sekolah (kepsek) dan guru SMA/SMK di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan ...
READ MORE
Ada Deretan Artis Korea Disebut Melawan Standar Kecantikan, Tapi Tetap Populer, Simak Daftarnya
NTTONE.COM — Wajah tirus, hidung mancung, dan tubuh langsing merupakan standar kecantikan di Korea Selatan. Karena itu, banyak idola K-Pop yang berjuang melakukan diet ketat demi mendapatkan tubuh ideal dan bisa ...
READ MORE
Megawati dianugerahi penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka
JAKARTA, NTTONE.COM — Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dianugerahi penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka yakni Satya Lencana Tunas Kencana bersama tokoh lainnya bertepatan pembukaan Jambore Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Kwartir Nasional ...
READ MORE
Kampanye Akbar Pencegahan TPPO Diikuti 2000 orang
KUPANG, NTTONE.COM — Kampanye akbar pencegahanTindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diikuti sekitar 2000 orang. Demikian, Koordinator Umum rumah perempuan, Libby Ratuarat Sinlaeloe pada acara pembukaan kampanye akbar pencegahan TPPO di halaman kantor walikota ...
READ MORE
Terlahir Tanpa Tangan, Wanita Ini Melukis Menggunakan Kaki
INDIA, NTTONE.COM — Apakah masih ada ruang dalam dunia seni khususnya dalam hal melukis bagi mereka orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mereka yang terlahir tanpa kedua tangan? Tentu masih ada! ...
READ MORE
Bupati TTU Penuhi Panggilan Polda NTT Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
KUPANG, NTTONE.COM — Bupati TTU, Raymundus Fernadez memenuhi panggilan dariPolda NTT terkait dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Eusebio Hornai Rebelo dan dan Raymundus Loin. Raymundus Fernandez yang ditemui halamanPolda ...
READ MORE
Konas Perempuan Bedah Buku Perempuan di Garis Terdepan
KUPANG, NTTONE.COM — Salah satu kegiatan dalam Konsultasi Nasional (Konas) jaringan perempuan persekutan gereja-gereja di Indonesia adalah bedah buku Perempuan-perempuan di garis terdepan. Demikian jadwal acara yang diterima Pos Kupang, Selasa (21/6/2016). ...
READ MORE
Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai: Momentum Kebangkitan Petani
RUTENG, NTTONE.COM — Jelang pelaksanaan launching Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai (SIG-KAFM), panitia penyelenggara menggelar rapat pemantapan akhir yang dilaksanakan di Lantai II Gedung MCC Ruteng, Sabtu (26/05/2018). Rapat ...
READ MORE
Demo Tolak UU MD3 di DPRD NTT Ricuh
KUPANG, NTTONE.COM — Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi menolak UU MD3 di DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 26 Maret 2018 berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi setelah aparat kepolisian mencoba ...
READ MORE
Direncanakan Jokowi Akan Disambut dengan Parade 1001 Ekor
Bupati/Walikota Tidak Boleh Mutasi Guru dan Kepsek SMA/SMK
Ada Deretan Artis Korea Disebut Melawan Standar Kecantikan,
Megawati dianugerahi penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka
Kampanye Akbar Pencegahan TPPO Diikuti 2000 orang
Terlahir Tanpa Tangan, Wanita Ini Melukis Menggunakan Kaki
Bupati TTU Penuhi Panggilan Polda NTT Terkait Dugaan
Konas Perempuan Bedah Buku Perempuan di Garis Terdepan
Sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Manggarai: Momentum
Demo Tolak UU MD3 di DPRD NTT Ricuh

© 2016, www.nttone.com. All rights reserved.

NTTOne.com (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G Plus (0)